Bagikan :
Palembang, Sonora.ID - Salah satu dampak dari penerapan PPKM level 4 di Kota Palembang adalah ditutupnya mal, kecuali supermarket yang menjual sembako dan kebutuhan pokok lainnya.
Menanggapi hal tersebut, Co Ing, Mall Director Palembang Icon kepada Sonora (29/07/2021) mengaku kecewa dengan kebijakan tersebut menurutnya mal selalu menjadi kambing hitam penyebaran Covid-19, padahal belum tentu banyak faktor lainnya.
“Saya sudah tidak bisa ngomong lagi. Dari awal pandemi kami sudah menjalankan protocol kesehatan sebagaimana mestinya. Bahkan mal kami pernah mendapat penghargaan dari walikota sebagai tempat umum yang menyelenggarakan protocol kesehatan sangat baik. Hanya saja covid bertambah dan kita masuk ke level 4. Level empat tidak serta merta dari pusat perbelanjaan. Banyak factor-faktor lainnya, sayangnya kebijakannya selalu mal yang jadi kambing hitamnya. Mal dituduh jadi pusat penyebaran jadi harus ditutup,” ujarnya.
Baca Juga: PPKM Level 4 Makassar: Mall Ditutup, Pasar Tradisional Boleh Buka
Ia menambahkan hampir semua mal berteriak mengapa mal yang selalu disalahkan.
“Kita lihat saja, jujur sangat kecewa,” tukasnya.
Ia tidak mengetahui rencana apa yang akan dilakukan para tenan menunggu PPKM berakhir. Menurut informasi mereka akan berjualan online.
“Jualan online, berapa sih kontribusinya? Paling cuma 10 sampai 15%,” ujarnya.
Ada juga kebijakan restaurant diperbolehkan buka tapi tidak boleh dining atau makan di tempat, harus take away atau bungkus.
Baca Juga: Meskipun Beroperasi Normal, OPI Mall Masih Terdampak Pengetatan PPKM Mikro
"Pemasukannya cuma 10% kalau cuma take away. Cost mereka tidak akan tertutup,” ujarnya.
Banyak tenan yang menyatakan ingin menutup usaha daripada take away.
Terkait wacana pengunjung mal harus menunjukkan surat vaksin saat hendak berkunjung, dirinya menyambut baik wacana tersebut, bahkan tidak hanya pengunjung semua pekerja mal juga harus divaksin semua.
“Dari asosiasi sudah bicara, mereka mendukung tapi pengunjung juga harus vaksin, samakan saja, seluruh Indonesia bila perlu,” tukasnya.
Ia menilai pemerintah harus cerdas, daerah mana yang prokesnya tidak jalan, itu yang harus ditertibkan jangan semua dipukul rata berdasarkan kebijakan pusat.
“Pusat belanja banyak macamnya. Yang tidak prokes silahkan dibatasi, jangan dipukul rata, di Palembang ada ribuan pekerja yang bergantung dari mal. Jangan pengusahanya saja,” ujarnya.
Baca Juga: Jelang Hari Raya Lebaran, Pengunjung Mal Meningkat 100 Persen
