Bagikan :
Pemerintah juga menyalurkan bantuan sosial melalui program kartu pra kerja yang merupakan semi bansos untuk 5,22 juta orang.
Realisasi anggaran untuk dukungan umkm dan korporasi mencapai 68,38 triliun rupiah. Angka tersebut setara dengan 42,1 persen dari pagu Rp 162,40 triliun.
Manfaat yang diberikan dari klaster ini adalah Bantuan Pelaku Usaha Mikro atau BPUM untuk 12,71 juta usaha, IJP untuk 2,12 juta UMKM dan 30 korporasi, penempatan dana bank dengan total penyaluran kredit Rp 428,52 triliun kepada 5,36 juta debitur, subsidi bunga KUR untuk 4,96 juta debitur dan Non-KUR untuk 5,79 juta debitur, PMN untuk HK sebesar Rp 6,21 triliun, serta telah disalurkan bantuan PKL kepada 555 usaha.
Sementara untuk program prioritas, realisasi anggarannya hingga 24 September 2021 mencapai Rp 60,70 triliun atau 51,5 persen dari yang dianggarkan.
Baca Juga: Menko Airlangga: Realisasi PEN per 17 September Mencapai 53 Persen
Utamanya digunakan untuk program padat karya kementerian dan lembaga untuk 1,05 juta tenaga kerja, pembiayaan pariwisata, DAK pariwisata, ketahanan pangan untuk pembangunan bendungan dan food estate, serta fasilitas pinjaman daerah Rp 10 triliun melalui PT. SMI.
"Program prioritas lain, di padat karya realisasi 51 persen, untuk korporasi 42 persen," lanjutnya.
Terakhir dari klaster insentif usaha, realisasi anggarannya telah mencapai 94 persen yakni senilai Rp 59,08 triliun, yang digunakan untuk pembiayaan beberapa relaksaksi perpajakan seperti PPh 21 ditanggung pemerintah, PPh Final UMKM DTP, pembebasan PPh 22 impor, PPnBM Mobil, PPN DTP properti.
Secara keseluruhan, realisasi anggaran program PEN 2021 sampai dengan 24 September 2021 mencapai Rp 404,70 triliun atau 54,3 persen dari pagu Rp 744,77 triliun.
