Bagikan :
Jakarta, Sonora.ID - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan realisasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada klaster kesehatan hingga 24 September 2021 baru mencapai Rp 100,5 triliun atau 46,8 persen dari pagu Rp 214,96 triliun.
“Sektor kesehatan realisasinya baru 46,8 persen, perlindungan sosial 62,2 persen,” kata Menko Airlangga secara virtual, Rabu (29/09/2021).
Dana tersebut dimanfaatkan untuk pembiayaan berbagai macam hal, antara lain: untuk pembangunan rumah sakit darurat Asrama Haji Pondok Gede, pembagian paket obat untuk masyarakat, biaya perawatan 477,44 ribu pasien, insentif tenaga kesehatan untuk 1,07 juta nakes pusat dan santunan kematian untuk 397 nakes.
Baca Juga: Airlangga Sebut Kawasan Ekonomi Khusus Hasilkan Ekspor 3,66 T
Dana juga digunakan untuk pengadan 105 juta dosis vaksin serta untuk bantuan iuran JKN untuk 29,29 juta orang.
Dari sisi klaster perlindungan sosial, realisasi anggarannya telah mencapai 116,02 triliun rupiah atau 62,2 persen dari pagu anggaran.
Anggaran tersebut telah digunakan untuk pembiayaan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 9,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan kartu sembako untuk 17 juta KPM.
Selain itu, pemerintah juga menyalurkan Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk 10 juta kpm dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa untuk 5,62 juta kpm, bantuan kuota internet untuk 36,1 juta penerima, subsidi listrik untuk 32,6 juta penerima, Bantuan Subsidi Upah untuk 4,61 juta pekerja dan bantuan beras untuk 28,8 juta KPM.
Baca Juga: Airlangga Sebut Kawasan Ekonomi Khusus Hasilkan Ekspor 3,66 T
Pemerintah juga menyalurkan bantuan sosial melalui program kartu pra kerja yang merupakan semi bansos untuk 5,22 juta orang.
Realisasi anggaran untuk dukungan umkm dan korporasi mencapai 68,38 triliun rupiah. Angka tersebut setara dengan 42,1 persen dari pagu Rp 162,40 triliun.
Manfaat yang diberikan dari klaster ini adalah Bantuan Pelaku Usaha Mikro atau BPUM untuk 12,71 juta usaha, IJP untuk 2,12 juta UMKM dan 30 korporasi, penempatan dana bank dengan total penyaluran kredit Rp 428,52 triliun kepada 5,36 juta debitur, subsidi bunga KUR untuk 4,96 juta debitur dan Non-KUR untuk 5,79 juta debitur, PMN untuk HK sebesar Rp 6,21 triliun, serta telah disalurkan bantuan PKL kepada 555 usaha.
Sementara untuk program prioritas, realisasi anggarannya hingga 24 September 2021 mencapai Rp 60,70 triliun atau 51,5 persen dari yang dianggarkan.
Baca Juga: Menko Airlangga: Realisasi PEN per 17 September Mencapai 53 Persen
Utamanya digunakan untuk program padat karya kementerian dan lembaga untuk 1,05 juta tenaga kerja, pembiayaan pariwisata, DAK pariwisata, ketahanan pangan untuk pembangunan bendungan dan food estate, serta fasilitas pinjaman daerah Rp 10 triliun melalui PT. SMI.
"Program prioritas lain, di padat karya realisasi 51 persen, untuk korporasi 42 persen," lanjutnya.
Terakhir dari klaster insentif usaha, realisasi anggarannya telah mencapai 94 persen yakni senilai Rp 59,08 triliun, yang digunakan untuk pembiayaan beberapa relaksaksi perpajakan seperti PPh 21 ditanggung pemerintah, PPh Final UMKM DTP, pembebasan PPh 22 impor, PPnBM Mobil, PPN DTP properti.
Secara keseluruhan, realisasi anggaran program PEN 2021 sampai dengan 24 September 2021 mencapai Rp 404,70 triliun atau 54,3 persen dari pagu Rp 744,77 triliun.
