Bagikan :
Sonora.ID - Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) masih terkendala, dan berdampak pada penyaluran bantuan sosial di kalangan masyarakat yang membutuhkan.
Kementerian Sosial RI melihat permasalahan ada di tingkat Pemerintah Daerah.
Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI (Kemensos RI), Harry Hikmat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VIII DPR RI hari ini (04/10/2021) menjelaskan, pemutakhiran DTKS ditargetkan oleh Kemensos RI sebanyak 163.400.000 orang, dan saat ini telah terealisasi sebanyak 156.504.151 orang berdasarkan SK DTKS Agustus 2021.
Akan tetapi, Pemerintah Daerah di tingkat Kabupaten/Kota yang telah melakukan pemutakhiran data baru mencapai 54,18% pada bulan Agustus 2021.
Baca Juga: Komisi VIII DPR RI Dukung Percepatan Perbaikan DTKS agar Lebih Tepat Sasaran
Hal inilah yang menurut Harry menjadi hambatan untuk tercapainya target realisasi pemutakhiran DTKS.
“Namun demikian, kalau bapak-ibu cermati, daerah atau kabupaten yang melakukan pemutakhiran data itu, baru mencapai 54,18%. Jadi inilah salah satu ‘bottle neck’ yang dialami Kementerian Sosial," terang Harry, Senin (04/10/2021).
Dalam kunjungan kerja yang dilakukan oleh Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini untuk melihat proses pemutakhiran DTKS, seringkali ditemukan permasalahan-permasalahan terkait data, yang terjadi karena belum optimalnya Pemerintah Daerah dalam melakukan verifikasi dan validasi data.
“Ketika Kementerian Sosial melakukan turun ke lapangan, dan Ibu Menteri Sosial di berbagai kesempatan langsung mengecek tentang kualitas data yang dimiliki untuk kepentingan bansos ditemukanlah sejumlah persoalan yang sebetulnya komitmen dari pemerintah daerah yang belum optimal di dalam melakukan verifikasi dan validasi data, termasuk pengusulan baru penggantian penambahan sedemikian rupa tanggung jawab dari pemerintah daerah belum dilaksanakan,” ungkap Harry, Senin (04/10/2021).
Baca Juga: Sudah Masuk DTKS, Puluhan Warga SAD Jambi Bisa Nikmati Program Kartu Sembako
