Bagikan :
Karanganyar, Sonora.ID - Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng dan penyediaan barang (BPNT) akan dibayarkan dalam waktu dekat.
Pembayaran BLT minyak goreng itu akan sesuai dengan penyaluran BPNT di Karanganyar Mei 2022 mendatang.
Sugeng Raharto, Kepala Dinas Sosial Karanganyar, mengatakan setiap penerima bantuan menerima total Rp 300.000.
"Rincian BLT untuk pendatang Rp100.000 per bulan dan BPNT untuk Mei Rp200.000," kata Sugeng, Jumat (8/4/2022).
Sugeng mengatakan kuota BLT imigran akan dinaikkan menjadi RP 300.000 dari Januari hingga Maret.
Baca Juga: 400 ribu Warga Sumsel Bakal Terima BLT Minyak Goreng dari Pemerintah
Sementara itu, kata dia, BLT untuk pendatang telah diberikan kepada penerima Program Keluarga Harapan (PKH), Pedagang Kaki Lima (PKL), dan BPNT.
“Data sementara mengacu pada 67.996 penerima BPNT dan 36.750 penerima PKH,” ujarnya.
Ia melanjutkan, namun petugas masih menunggu petunjuk teknis pendistribusian.
“Undangan disiapkan terlebih dahulu dengan mengirimkan barcode ke kantor pos, kemudian semua uang tunai dan barang bawaan dibagikan di kantor pos,” kata Sugeng.
Ia menambahkan, pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk mengontrol penggunaan bantuan, baik untuk keperluan sehari-hari maupun foya-foya.
"Harus digunakan untuk keperluan kehidupan keluarga, bukan untuk kesenangan," jelasnya.
Sebelumnya diberitakan bahwa pemerintah telah memutuskan untuk mendistribusikan minyak goreng BLT kepada masyarakat yang kurang mampu.
Pemerintah memberikan bantuan ini untuk mengurangi beban masyarakat yang terkena dampak kenaikan harga minyak goreng sawit di pasar.
Seperti dilansir setkab.go.id, keputusan ini disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam keterangan persnya, Jumat (1/4/2022) di Istana Merdeka, Jakarta.
"Kita tahu harga minyak goreng naik signifikan akibat kenaikan harga minyak sawit di pasar internasional. Untuk membantu masyarakat, pemerintah akan menyediakan BLT minyak goreng," kata Presiden Jokowi.
Minyak goreng BLT akan diberikan kepada 20,5 juta rumah tangga dalam daftar Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) dan 2,5 juta pedagang kaki lima yang menjual gorengan.
