Bagikan :
Pontianak, Sonora.ID - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) menempati peringkat kedua se-Indonesia terkait realisasi pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022.
Ada pun realisasi pendapatan Kalbar pada triwulan kedua telah mencapai angka 44,65 persen per 25 Juni 2022.
Hal ini disampaikan langsung oleh Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri
(Kemendagri) RI, Agus Fatoni saat presentasi tentang optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan pajak alat berat, pasca terbitnya Undang-Undang (UU) Nomor 1 tahun 2022 pada 30 Juni 2022 lalu.
Provinsi Kalbar hanya berada di bawah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menduduki
peringkat pertama dengan realisasi 44,69 persen.
Baca Juga: Inkubator Bisnis Upaya Tingkatkan Kualitas UMKM Kalbar Tembus Pasar Global
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kalbar Harisson menyampaikan prestasi
realisasi pendapatan nomor dua terbaik di Indonesia itu tak lepas dari komitmen Gubernur Kalbar
Sutarmidji.
Gubernur terus mendorong agar Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) giat meningkatkan pendapatan daerah dari seluruh objek pajak yang ada.
“Itu agar kemandirian fiskal provinsi Kalbar dapat terus ditingkatkan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bapenda Propinsi Kalimantan Barat, Mohammad Bari mengatakan akan terus selalu menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Baca Juga: Wali Kota Pontianak Pastikan Stok Hewan Kurban Idul Adha 2022 Aman
“Bapenda Provinsi Kalbar terus selalu menggali potensi Pendapatan Asli Daerah, baik dari sektor pajak daerah maupun dari retribusi daerah serta penerimaan lain lain yang sah. Hasil yg dirilis oleh Kemendagri tersebut per tanggal 25 Juni 2022, dan sebenarnya sampai saat ini, tanggal 5 Juli 2022 presentase Pendapatan keseluruhan kita berada di 52,33 persen dengan capaian PAD sebesar 57,26 persen yang menjadi salah satu komponen Pendapatan Provinsi Kalbar,” ucap Bari.
Pihaknya akan terus melakukan upaya-upaya percepatan dan peningkatan Pajak Daerah dan PAD yang lainnya, dengan harapan terjadi peningkatan realisasi di semua jenis pajak daerah maupun
retribusi daerah.
“Perlu ketahui juga bahwa untuk saat ini target Pendapatan Asli Daerah berada di atas target Pendapatan Transfer dan hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Kalbar telah melakukan langkah-langkah kemandirian fiskal daerahnya,” tukas Bari.
