Bagikan :
Makassar, Sonora.ID - Sekretaris Daerah, M. Ansar mempersilahkan peserta melayangkan protes atas hasil lelang direksi dan dewan pengawas BUMD Makassar.
Mereka sebelumnya keberatan seiring dianggap kurang transparan, cacat hukum hingga menduga adanya pengaturan nilai.
“Silakan, tidak apa-apa,” ujarnya saat ditemui di Balaikota Mka, Rabu (6/7/2022).
Dia menjelaskan, kapasitasnya terbatas sebagai Pansel yaitu menyelenggarakan seleksi. Penentuan nilai tetap merupakan otoritas Timsel.
Baca Juga: Pendaftar Luar Kota Lolos PPDB Makassar Jalur Zonasi, Ini Penjelasan Disdik
"Beda, saya pansel. Jadi timsel itu melapor ke pansel baru diserahkan ke Wali Kota. Jadi samaji saya kepala rumah tangga, saya juga Sekretaris Daerah," jelasnya.
Ansar juga memastikan, mereka adalah utusan pemerintah. Sesuai aturan, itu dibolehkan untuk mengisi jabatan Dewan Pengawas.
Sama dengan peserta lainnya, pihaknya turut mengikuti seleksi. Selaku Pansel, pihaknya juga berhak mengumumkan nama yang lulus.
“Ada lima dari unsur pemerintah. Kita ikut psikotes juga. Masuk ke dalam yang diusulkan oleh pansel. Saya kan timsel menyerahkan hasilnya ke pansel. Pansel ke wali kota. Pansel juga sudah menyerahkan. Ada lima pejabat yang dimasukkan ke BUMD,” imbuh Ansar.
Baca Juga: Tidak Transparan, Peserta Seleksi Direksi BUMD Makassar Ancam Lapor Ombudsman
Terpisah, Kepala Bapenda Makassar Firman Pagarra mengaku, ikut juga mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pihaknya ikut serta mewakili pemerintah sebagai pemilik saham.
Diketahui, namanya berada diurutan pertama atau nilai tertinggi dalam hasil lelang dewan pengawas PD Parkir Makassar Raya.
"Saya Dewas Parkir, dipercayakan mewakili pemerintah kota. Sebagai pemilik saham. Dan mungkin juga kami ditempatkan di dewas parkir, kami harap ini parkir dan retribusi pajak bisa dikonekkan, sehingga nantinya bisa meningkatkan PAD. Karena PD parkir di Makassar berpotensi sangat besar untuk menunjang PAD. Pak wali pernah hitung. Selain pajak yang kami kelola di Bapenda. Bagaimana retribusi di Bapenda,” katanya.
