Bagikan :
Banjarmasin, Sonora.ID - Dharma Pertiwi TNI mengunjungi Kalimantan Selatan dalam rangkaian roadshow ke daerah-daerah prioritas percepatan penurunan stunting. Kalimantan Selatan adalah daerah prioritas ke sembilan yang dikunjungi dalam rangka kolaborasi percepatan penurunan stunting dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
Kendati roadshow sudah ditutup, TNI beserta jajarannya tetap memberikan dukungan terhadap upaya percepatan penurunan stunting, kegiatan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) dalam bentuk lain sebagaimana termuat dalam Nota Kesepahaman yang sudah ditandatangani antara Dharma Pertiwi TNI dengan BKKBN.
Sebelumnya, Dharma Pertiwi beserta organisasi istri anggota TNI yang ada di dalamnya bergerak cepat dengan menggelar roadshow percepatan penurunan stunting di Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, Aceh, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, dan di Kalimantan Selatan.
Dalam kunjungan ke Kalimantan Selatan, Rabu (29/09/2022) itu hadir Ketua Umum Dharma Pertiwi Hetty Andika Perkasa bersama Kepala Dr.(H.C) dr. Hasto Wardoyo, Sp. O.G. (K).
Pada kesempatan itu, Hasto Wardoyo menyampaikan bahwa salah satu upaya BKKBN dalam memerangi stunting di Provinsi Kalimantan Selatan yang masih berada di angka 30% (Data SSGI 2021) adalah dengan perbaikan sanitasi.
Baca Juga: BKKBN Rumuskan Empat Program Prioritas di 2023, Apa Saja Itu?
“Perbaikan lingkungan, terutama sungai menjadi perhatian khusus kami, karena ini salah satu faktor pemicu stunting,” kata Hasto di RS TNI AU Syamsudin Noor, Banjarbaru.
Di samping itu, Hasto juga menegaskan bahwa stunting terdiri dari faktor multidimensi, sehingga penanggulangannya diperlukan upaya kolaboratif lintas sektor. Seperti untuk program jambanisasi dan pembuatan sumur bor sumber air bersih di lokus stunting, BKKBN berkolaborasi dengan Kementerian PUPR untuk penyediaannya.
“Jadi kalau Kementerian PUPR ada program jamban atau program air bersih, terus diarahkan kepada keluarga yang berisiko tinggi stunting,” ungkap Hasto.
Selain Kementerian PUPR, berdasarkan keterangan Hasto, TNI juga turut membantu dalam penyediaan akses air bersih komunal yang dapat diakses 15 kepala keluarga.
