Bagikan :
Sonora.ID - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menghadiri jamuan makan siang, perkenalan, dan silaturahmi kepada para mitra organisasi internasional di Plataran GBK, Jum'at (18/11/2022).
Dalam kesempatan itu Heru mengungkapkan Jakarta memiliki banyak permasalahan yang perlu dikomunikasikan dan diberi masukan, seperti penurunan tanah, kebutuhan air bersih, udara Jakarta, hingga kemampuan Jakarta pasca pemindahan ibu kota ke IKN Kalimantan.
"Itu kan perlu masukan-masukan bapak-bapak. Masukan itu yang terpenting sehingga PAD [Pendapatan Asli Daerah] kita pasca 2024 jika bapak presiden sudah mulai bertugas di sana [IKN], Jakarta juga harus bisa berjuang tanpa embel-embel sebagai Ibukota" ungkap Heru.
Pertemuan itu menghadirkan pejabat pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan organisasi internasional seperti Directory for UNESCO, world bank country director for Indonesian, city adviser for C40, dan lainnya sebanyak 15 perwakilan organisasi internasional.
Baca Juga: Jelang Akhir Tahun Pj. Gubernur Heru Budi Hartono Pastikan Beras Di Pasar Induk Cipinang Tersedia
Tantangan Jakarta, kata Heru, tak hanya soal memperbaiki alam dan kebutuhan masyarakat, tapi juga berkolaborasi dengan organisasi internasional yang memiliki pengalaman.
Sebelum itu, Heru mengungkapkan pengambilan keputusannya yang sempat menghapus anggaran jalur sepeda tahun 2023. Kebijakan itu sempat diambilnya karena ia menginginkan kualitas jalur sepeda Jakarta, bukan kuantitas.
"Saya ngambil kebijakan untuk mem-freeze jalur sepeda, udah ribut, kan kira-kira seperti itu, baru freeze saja. Tujuan saya baik kok, saya tidak ingin kuantitas tapi saya ingin kualitas"
Heru membandingkan penggunaan sepeda di Eropa dengan Jakarta yang tidak bisa disamakan.
"Tapi semua kebutuhan kehidupan di sana tidak bisa diimplementasikan di sini, cuacanya panas, jaraknya jauh, banyak misalnya dari Bekasi dari Bogor cukup jarak jauh tidak juga bisa naik sepeda, berbasis transportasi yang umum kira-kira" katanya.
Sebelumnya anggaran pembangunan jalur sepeda dikeluarkan alias dinolkan dalam rancangan APBD 2023, lalu dengan dinamika protes yang muncul dari masyarakat terutama komunitas sepeda, anggaran itu kembali dimasukkan dalam rancangan APBD 2023 sebesar Rp.7,5 miliar.
"Sesuai arahan Pak Gubernur bahwa untuk tahun 2023 Kembali dialokasikan anggaran untuk evaluasi dan optimalisasi jalur sepeda totalnya sebesar Rp.7,5 miliar, dan ini juga sudah dilakukan pembahasan kembali dengan komisi B DPRD DKI Jakarta" ungkap Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo usai pertemuan bersama komunitas Bike to Work dan Pj. Gubernur Heru Budi Hartono di Balaikota, Jum'at (18/11/2022).
Baca Juga: Pj. Gubernur Heru Budi Pastikan Puskesmas DKI Tarik 5 Obat Sesuai Larangan Kemenkes
