Bagikan :
Pekanbaru, Sonora.ID - Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting tingkat Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Rokan Hulu melaksanakan Identifikasi Pengukuran dan Audit Kasus Stunting (AKS) Tahap III bersama Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di Kabupaten Rokan Hulu bertempat di Aula Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Rokan Hulu pada rabu (23/11/2022).
PLT Kadis Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Rokan Hulu drg. Leni Sumbari menyampaikan berkat pembiayaan dari BKKBN, kegiatan AKS Tahap III bisa dilaksanakan di Kabupaten Rokan Hulu.
Sebagai Sekretaris TPPS Kabupaten Rokan Hulu bekerjasama dengan OPD terkait serta Camat se Kabupaten Rokan Hulu mengupayakan bagaimana caranya Stunting bisa hilang dari Kabupaten Rokan Hulu.
Kepala Perwakilan (Kaper) BKKBN Provinsi Riau Dra. Mardalena Wati Yulia, M.Si hadir dan menyampaikan masih tingginya anak-anak stunting di Kabupaten Rokan Hulu dari data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2021.
Anak yang mengalami stunting di Rokan Hulu masih berada di angka 25,8 %, untuk Provinsi Riau Rokan Hulu termasuk yang masih tinggi, dan berharap di Tahun 2024 angka stunting turun menjadi 14%.
Lebih lanjut ia menambahkan, stunting tidak bisa diobati stunting hanya bisa dicegah. Seperti yang diketahui stunting disebabkan karna kekurangan gizi dalam waktu yg cukup lama, karena infeksi yang terlalu lama, pola pengasuhan dan lingkungan.
Dampak jika anak terjadi stunting yaitu pertumbuhan nya akan terganggu, perkembangan otaknya terganggu, dan ketika dewasa akan rentan terhadap penyakit.
Baca Juga: Sukseskan Program Bangga Kencana, DPPKB Palembang Tingkatkan Sinergi Dengan Mitra Kerja
"Ini lah tugas kita Bapak Ibu karna masih tinggi nya angka stunting, sesuai dengan amanat yang diberikan kepada BKKBN yaitu Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2022, BKKBN salah satu lembaga yang diamanatkan dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting", ucap Kaper.
Ada lima hal yang harus dilakukan, salah satunya adalah melakukan Audit Kasus Stunting. Untuk itu BKKBN tidak bisa bekerja sendiri, karena untuk mengaudit diperlukan ahli, lalu dibentuklah Tim Audit Kasus Stunting, yang mana melibatkan para pakar dan ahli terdiri dari dokter kandungan (SpOG), dokter anak, ahli gizi, dan psikolog.
"Bapak Ibu yang memiliki anak yang beresiko stunting, akan di identifikasi apa kenapa, sehingga diketahui kalau memang stunting apa langkah kita kedepannya, tentu tidak hanya sekedar audit, untuk itu kami berharap adanya TPPS juga hadir, karena setelah hasil nya nanti perlu ditangani misalnya oleh Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Sosial, jadi setelah audit ini tentu harus ada tindak lanjutnya. Ada 30 keluarga beresiko stunting yang akan di identifikasi", tambah Kaper.
Kaper mengharapkan kerjasama dan konvergensinya, sehingga hasil audit stunting ini bisa ditindaklanjuti dalam upaya Penurunan Angka Stunting di Kabupaten Rokan Hulu.
Turut hadir Dinas Kesehatan, Tim Pakar Audit Kasus Stunting, OPD terkait, Satgas dan Technical Assistan Percepatan Penurunan Stunting dan PKB.
Baca Juga: DPPKB Makassar Realisasikan KKBPK Melalui KIE
