Bagikan :
“Kabupaten Kubu Raya memiliki peluang untuk menjawab tantangan tersebut, dengan melakukan sebuah terobosan dalam mendorong kelompok-kelompok perempuan melakukan advokasi untuk mendapatkan akses pengelolaan perhutanan sosial,” kata Hera.
Hal ini, kata Hera, sejalan dengan masih adanya potensi kawasan hutan yang dapat diusulkan melalui skema PS dan terdapat kelompok-kelompok perempuan yang telah kuat terbangun melalui Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) yang ada di Kabupaten Kubu Raya.
Di Kubu Raya, wilayah kerja PEKKA di 5 kecamatan, yakni Kecamatan Kuala Mandor B, Sungai Raya, Rasau Jaya, Sungai Kakap dan Teluk Pakedai yang tersebar di 27 desa.
Dari 27 desa tersebut, tiga di antaranya telah memiliki izin PS, yakni Desa Selat Remis seluas 254 hektar, Desa Teluk Pakedai Hulu seluas 295 hektar, dan Desa Teluk Pakedai Satu seluas 785 hektar.
Baca Juga: Pemkab Kubu Raya Resmikan Mal Pelayanan Publik Guna Maksimalkan Layanan
Di tempat yang sama, Country Representative The Asia Foundation, Sandra Hamid menilai masih ada jarak atas peran perempuan dalam perhutanan sosial.
“Peran perempuan dalam Perhutanan Sosial kebijakannya sudah banyak yang baik dan akomodatif terhadap perempuan, tetapi dalam pelaksanaannya kita masih melihat ada jarak yang begitu besar. Dari 100 perizinan sosial hanya 5 persen yang diberikan untuk kelompok perempuan. Artinya masih besar sekali jaraknya. Untuk itu kita mendorong agar perempuan bisa terlibat dan mendapatkan manfaat dari kebijakan yang sudah baik ini. Pentingnya peran perempuan kalau terlibat, keluarga dan kampungnya perekonomiannya akan membaik. Ini ada datanya dan penelitian di 4.000 warga,” papar Sandra.
Sementara itu, Direktur JARI Indonesia Borneo Barat, Firdaus, menerangkan dengan adanya kegiatan ini agar perhutanan sosial tidak hanya berhenti di upaya proteksi tetapi mencoba variabel dalam pembangunan perhutanan sosial soal pembangunan ekonomi.
Menurutnya, komunitas perempuan mempunyai pengetahuan untuk mengelola potensi salah satunya di kehutanan sosial.
“Ini harus diperkuat agar mereka mempunyai akses terhadap pengelolaan yang mereka lakukan,” tukasnya.
