Bagikan :
Landak, Sonora.ID – Kegiatan Reses digelar oleh Anggota DPRD Kalimantan Barat Angeline Fremalco di daerah pemilihannya yakni Kabupaten Landak.
Acara ini dihadiri juga oleh Anggota DPR RI Fraksi PDI perjuangan Cornelis, Bupati Landak 2017 - 2022 Karolin Margret Natasa serta Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Landak Yulianus Edo, berlokasi di aula Kantor Dinas Perkebunan Kabupaten Landak, Sabtu (11/02/23).
Kegiatan yang berjalan dialogis tersebut banyak dihadiri oleh ketua serta anggota koperasi perkebunan sawit yang menaungi dan menjadi induk para pekebun sawit.
Pada awal kesempatan acara penyerapan aspirasi, para pekebun sawit yang tergabung dalan program Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun (PKSP) mengeluhkan bahwa bantuan replanting sawit yang saat ini per hektare senilai tiga puluh juta rupiah pada program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dinilai sudah tidak relevan dan tidak efektif dengan biaya produksi saat ini.
Baca Juga: Konsep Ekonomi Hijau Sebagai Upaya Transformasi Ekonomi Kalbar
“Bibit sekarang tambah mahal, pupuk sudah mahal, belum lagi keperluan lain-lain untuk sawit tersebut kalau kita hitung saat ini tiga puluh juta rupiah itu sudah tidak cukup lagi. Harusnya menurut hitungan kami sekarang, untuk saat ini biaya tersebut berkisar antara enam puluh juta rupiah per hektare, dan kami berharap aspirasi ini bisa disampaikan ke pemerintah melalui Ibu Angeline dan Pak Cornelis,” tutur Adilim, Ketua Koperasi Produsen Repo Barage Maju.
Selain itu, Ketua Koperasi Sinar Jampana Herodias Ruslan dikesempatan yang sama turut menyampaikan aspirasinya terkait terkait sarana dan prasarana produksi baik wujud jalan dan jembatan maupun bibit dan pupuk yang dinilai sangat lambat prosesnya di pemerintah.
“Kami ini program pertama dari Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Kabupaten Landak dari tahun 2019 dan saat sudah berjalan hampir empat tahun, namun sampai sekarang belum juga mendapatkan bantuan sarana dan prasana dari pemerintah, dan hasil kami saat ini perbulan rata-rata sudah mencapai dua ton perbulan diprogram PSR pertama ini. Untuk menanggulangi hal tersebut selama ini kita bergotong royong sesama anggota koperasi seadanya saja,” ungkap Ruslan.
Menanggapi curhatan para pekebun, anggota DPR RI Cornelis yang juga sekaligus sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI merespon dan menyambut baik usulan dari para petani sawit yang memberikan catatan kritis terhadap program PSR tersebut.
“Pertama PSR ini merupakan program pemerintah untuk masyarakat agar masyarakat memilik kebun secara pribadi, kedua; terkait hal tersebut masyarakat harus memiliki kepemilikan hak atas tanah dan hitungan biaya yang harus pemerintah bantu untuk PSR ini. Untuk biaya replanting ini saya rasa juga sudah tidak sesuai mengingat harga bibit, pupuk, maupun hal lain memang sudah tidak relevan lagi saat ini. Dan ini akan saya sampaikan ke kementerian terkait usulan dari para petani ini termasuk sarana dan prasana produksi untuk kelapa sawit,” terang Cornelis.
