Bagikan :
"Yang terjadi di Banjarmasin juga seperti itu. Terutama di tenaga kesehatan, pendidikan, yang betul-betul kekurangan dan tenaga teknis," tambahnya lagi.
Namun demikian, Totok meyakinkan bahwa pihaknya tetap merapikan data jumlah tenaga honorer yang ada. Termasuk merapikan sesuai dengan analisis jabatan.
"Dari total 5.600 honorer yang ada di Pemko Banjarmasin, akhirnya yang terverifikasi dan memang diperlukan adalah 2.513 orang," ungkapnya.
Apabila sebanyak 2.513 itu dihilangkan, maka menurutnya akan sangat sulit.
"Makanya tetap kami pertahankan. Dari jumlah tersebut, ada dari tenaga pendidik alias guru, tenaga kesehatan (nakes), dan tenaga teknis," jelasnya.
Lantas, apakah sebanyak 2.513 itu bakal diangkat jadi PPPK?
Totok, belum bisa memastikannya. Ia hanya bilang, itu umumnya berdasarkan kuota yang tersedia.
"Tapi tiap tahun kami punya usulan untuk itu," tutupnya.
Di sisi lain, Totok juga menekankan bahwa sejauh ini pihaknya juga sudah mengganti tenaga honorer sebelumnya dengan memakai jasa outsourcing.
"Seperti petugas kebersihan dan keamanan di lingkup Balai Kota," tutupnya.
Baca Juga: Main Petasan Saat Ramadan, Wali Kota Banjarmasin: Laporkan ke Saya!
