Dalam aksinya ini, M Arif Prabowo selaku Koordinator BEM se-Solo Raya mengatakan bahwa dia bersama para demonstran mengatasnamakan dari Aliansi Perlawanan Rakyat Solo Raya (SODARA), yang terdiri dari berbagai elemen baik mahasiswa hingga buruh.

"Dari temen-temen elemen buruh, atau di luar kemahasiswaan belum bisa hadir. Kami sudah membuka ruang selebar-lebarnya, bagi yang mau ikut aksi kami, silakan. Tapi hari ini, kita mengawali aksi," Kata Arif, Kamis (30/03/2023).

Di sini mereka menyampaikan empat poin mendasar kepada pemerintahan diantaranya yaitu :

1. Menuntut Presiden RI dan DPR RI untuk berhenti melakukan praktik buruk legislasi yang tidak melaksanakan partisipasi publik yang bermakna.

2. Memaksa Presiden RI untuk segera mencabut Undang-Undang tentang Penetapan Perpu Cipta Kerja menjadi Undang - Undang yang telah disetujui DPR RI karena merupakan tindakan inkonstitusional yang telah menghilangkan objek dalam putusan MK No. 91/PUU XVIII/2020 karena tidak memenuhi syarat objektif ikhwal kegentingan yang memaksa serta menghilangkan partisipasi publik yang bermakna.

3. Memaksa presiden RI dan DPR RI untuk meminta maaf kepada publik atas tindakan amoralnya yang dengan sengaja menerobos batasan-batasan konstitusi dan menyebabkan rusaknya moralitas constitutional (Morality Constitutional).

4. Meminta menteri ketenagakerjaan mencabut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 5 tahun 2023 karena telah merampas Hak Upah Pekerja.

Sementara itu,  Ketua DPRD Solo Budi Prasetyo mengaku bahwa Ia telah menunggu sesuai jadwal yang diinfokan para demonstran sejak pukul 13.00 WIB.

"Keinginan mereka harus naik (mobil orasi), kita siap juga. Tapi intinya kan kita di DPRD kan terbuka setiap elemen masyarakat. Apalagi mahasiswa yang akan menyampaikan aspirasinya dan teman-teman mahasiswa itu juga sering berkegiatan di DPRD kita terbuka semuanya," kata Budi Prasetyo pada Kamis (30/03/2023).

Namun dalam demo kali ini jalur mediasi tidak ditempuh seperti biasanya, hal ini mungkin karena cuaca saat itu sedang hujan gerimis yang menyebabkan nota pernyataan sikap tidak jadi diberikan kepada DPRD Solo.

"Ya intinya kan yang berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja penolakan itu yang disampaikan. Aspirasi mereka sudah kita terima. Kemudian kalau tadi pernyataan sikapnya dibawa lagi, Ya sudah. Tapi kalau diserahkan, kepada kami yang akan mengirimkan itu ke DPR RI dan Presiden," jelasnya.

Baca berita update lainnya dari Sonora.id di Google News.

Baca Juga: Tolak Perppu Cipta Kerja, FSPSI Kalsel Sampaikan Aspirasi ke DPRD