Medan, Sonora.ID - Dalam menguatkan satu data di sektor pertambangan dan energi, Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara (Sumut) gelar Focus Group Discussion (FGD) Satu Data Pertambangan dan Energi 2023 di Cambridge Hotel, Medan, Rabu (16/8/2023).

 

Adapun diskusi bertemakan Kolaborasi Mewujudkan Satu Data Pertambangan dan Energi yang Berkualitas untuk Indonesia Maju itu dihadiri Kepala BPS Sumut, Nurul Hasanudin, dinas, lembaga dan stakeholder terkait.

 

Dalam kegiatan FGD tersebut menampilkan pembicara yakni Statistisi Ahli Madya Sub Direktorat Statistik Pertambangan dan Energi Direktorat Statistik Industri BPS RI, Wahyu Indarto dan Kepala Bidang Energi dan Ketenagalistrikan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Sumut, Karlo Purba.

 

Disamping itu, Kepala BPS Sumut Nurul Hasanudin, mengatakan, data pertambangan dan energi bukan hal yang baru bagi BPS. Karena itu juga diperlukan dalam menyiapkan data pendukung untuk menghitung PDRB.

 

“Kegiatan ini sesungguhnya menguatkan agar Satu Data Pertambangan dan Energi. Jadi harapannya satu data. Karena adanya perbedaan antara dinas, BPS, asosiasi, BUMN. Sehingga nanti menjadi satu. Tidak bingung harus memilih data yang mana,” ungkapnya.

 

Ia juga menerangkan, angka PDRB dihitung dari satu wilayah makanya harusnya datanya sama. Jadi kegiatan ini sebagai menyamakan dengan standarisasi yang jelas.

 

“BPS punya metodologi dan barangkali mereka juga punya sumber data yang mungkin tidak diketahui BPS,supaya memperkaya, melengkapi dan menyempurnakan data yang sudah ada,” imbuhnya.

 

 

Hasanuddin menjelaskan, apalagi di Sumut ada pertambangan emas, geotermal, ada juga penggalian hingga listrik. Itu semua data yang harus ditangkap supaya nanti angka PDRB-nya berkualitas.

 

Menurutya data yang beragam dari pihak-pihak terkait sangat mempengaruhi terhadap perhitungan PDRB.

 

“Data dengan standar yang berbeda itu pada akhirnya akan membuat kita sulit menentukan mana yang tepat. Makanya BPS ingin menyamakan standarnya di seluruh Indonesia,” pungkasnya.

 

Melalui FGD dengan mengundang nara sumber dari pusat ini nanti  hasilnya akan dibawa ke pusat untuk disempurnakan dan kemudian di deliver lagi ke seluruh indonesia.

 

Hasanuddin menyebutkan, selama ini masih banyak tantangan untuk menembus sumber data. Karena itu, jika sudah terbangun komunikasi di high level-nya, yang di bawahnya akan tinggal terima yang sudah final.

 

“Itu akan dijadikan standar. Tidak beda-beda. Saya contohkan data Pertamina. Itu kan migas. Jadi ketika sudah pakai data Pertamina, maka daerah tidak perlu lagi mendata karena datanya sudah didapat di pusat. Jadi kita tinggal olah data per daerah masing-masing,” ujarnya.

 

Ia menyampaikan, sejauh ini untuk data sektor pertambangan dan energi dari BUMN masih lebih mudah didapatkan. Tapi berbeda dengan swasta yang butuh literasi karena mereka berorientasi bisnis jadi sedikit sulit.

 

“Padahal data itu sangat diperlukan karena untuk perencanaan pembangunan,” sebutnya.

 

 

Dijelaskan Hasanuddin, perencanaan itu juga berdampak ke swasta dan masyarakat umum. Makanya kalau mereka peduli dengan literasi statistik yang bertumbuh, mudah-mudahan ada support BPS Sumut.

 

Namun sejauh ini, katanya data pertambangan yang sulit itu menyangkut produksi dan pendapatan.

 

“Data yang agak macet, kita adakan pendekatan. Bagaimana laporan publiknya. Dari konteks inilah BPS masuk kalau aspek-aspek yang sulit terbuka,” terangnya.

 

Ia mengungkapkan, biasanya ada hubungannya dengan pajak, juga aspek laporan akuntabilitas, antara pusat dari daerah. Karena itu melalui FGD ini diharapkan hal-hal itu akan ada solusinya.

 

Statistisi Ahli Madya Sub Direktorat Statistik Pertambangan dan Energi Direktorat Statistik Industri BPS RI, Wahyu Indarto mengatakan, data yang diambil sebenarnya bukan hanya untuk pemerintah. Tapi karena ada juga yang minta dari luar negeri.

 

Menurutnya manfaat data ini disampaikan secara terbuka  karena di era ini semua negara maju kalau ingin menginvestasikan dananya, harus tahu kondisi negara tersebut.

 

Data ini memberikan gambaran kepada mereka. Jadi penting bagi para investor karena ini potret bagaimana sektor pertambangan dan energi.

 

“Untuk kita pun, ini tentu sangat penting. Karena ini pada akhirnya akan mendorong perekonomian dalam menyerap tenaga kerja dan lainnya,” ujarnya.

 

Kepala Bidang Energi dan Ketenagalistrikan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Sumut, Karlo Purba, menambahkan, keberagaman data ini masih menjadi masalah.

 

“Setiap kebijakan itu harus berdasarkan data. Makanya harus ada keselarasan data. Diharapkan BPS jadi jurinya. Jadi nanti kami tinggal pakai BPS saja,” imbuh Karlo.

 

Dia menegaskan jika diperlukan, pihaknyapun siap bekerja sama dan memfasilitasi dengan pelaku usaha yang memiliki izin.