Bagikan :
Makassar, Sonora.ID - Pengendalian inflasi menjadi salah satu program prioritas Pj Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin. Sejauh ini, Bahtiar menilai, pengendalian inflasi di Sulsel merupakan salah satu yang terbaik di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari kinerja seluruh kepala daerah, jajaran Forkopimda, dan semua stakeholder lainnya.
Ia memaparkan, selama triwulan dua tahun 2023, perekonomian Sulsel mampu menciptakan nilai tambah sebesar Rp165,05 triliun. Tercatat inflasi Sulsel pada Bulan Agustus 2023 sebesar 3,53 persen, sementara inflasi nasional 3,27 persen. "Deflasi tertinggi di Kota Palopo -0,23 persen, dan deflasi terendah di Kabupaten Bulukumba -0,04 persen," ungkap Bahtiar saat mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, secara virtual, Senin (11/9/2023).
Dalam pertemuan tersebut, Bahtiar mengungkapkan, ada lima hal yang perlu dilakukan pemerintah daerah untuk penanganan inflasi. Antara lain, memperbanyak kegiatan pasar murah, mengoptimalkan belanja APBD, mitigasi stabilisasi pasokan dan harga pangan di wilayah masing-masing. Selanjutnya, pemerintah daerah juga harus mulai melakukan gerakan pangan murah, dan penguatan cadangan pangan pemerintah daerah.
Baca Juga: Tito Ajak Beri Perhatian Khusus Pada Beberapa Komoditi
Olehnya itu, Bahtiar mengimbau para kepala daerah turun langsung ke pasar mengecek perkembangan harga-harga kebutuhan pokok. Mereka diharapkan serius melakukan penanganan inflasi. "Kami mendorong masyarakat memanfaatkan pekarangan mereka menanam komoditi pemicu inflasi, seperti cabe rawit," sebutnya.
Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian dalam arahannya menyebut, secara umum inflasi secara nasional cukup terkendali. Pada Bulan Agustus 2023, tercatat inflasi 3,27 persen.
"Inflasi bisa kita imbangi dengan gerakan pangan, memperkuat cadangan stok beras pemerintah. Kita bisa lakukan intervensi, agar kenaikan harga beras tidak membebani masyarakat," kata Tito Karnavian.
Tito Karnavian juga meminta agar kepala daerah bersama Tim Penggerak PKK melakukan kampanye Setop Boros Pangan, secara massif. Apalagi, Indonesia merupakan negara kedua di dunia yang boros pangan. Dalam kesempatan tersebut, juga disampaikan pemaparan dari Bulog, Kementrian Pertanian, Kementrian Perdagangan, Satgas Pangan Polri, TNI, dan sejumlah stakeholder terkait pangan lainnya.
