Bali, Sonora.ID - Pemerintah Provinsi Sulsel meraih tiga penghargaan dari Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Tiga penghargaan tersebut masing-masing untuk kategori Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) terbaik se Nasional, kemudian Gerakan Pangan Murah terbaik ke 3, dan Enumerator Produsen terbaik.

Pemberian penghargaan dilaksanakan di Hotel Intercontinental, Kabupaten Badung, provinsi Bali, Jumat, 15 September 2023 lalu.

Diketahui, Bapanas memberikan penghargaan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov), Kabupaten dan Kota, atas kinerja kerja mereka dalam melakukan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), serta pengendalian inflasi.

Baca Juga: Tekan Inflasi, ASN Pemprov Sulsel Wajib Tanam 10 Pohon Cabai

Kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM), Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP), dan Panel Harga Pangan, adalah salah satu program yang dilaksanakan oleh Dinas yang menangani urusan pangan. Baik di provinsi maupu kabupaten dan kota, dengan melibatkan stakeholder terkait baik K/L, BUMN Pangan, BUMD Pangan, Distributor/Poktan/Gapoktan serta pelaku usaha pangan lainnya.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulsel, Andi Muhammad Arsjad hadir langsung menerima penghargaan tersebut, yang diserahkan oleh Kepala Badan Pangan Nasional (BPN) Arif Prasetyo.

Andi Muhammad Arsjad yang juga menjabat sebagai Pj Sekda Provinsi Sulsel, mengapresiasi penghargaan yang diberikan ke Pemprov Sulsel. Apalagi dalam program prioritas yang dikeluarkan oleh Penjabat Gubernur. Di antaranya ada tentang pengendalian inflasi kemudian ketahanan dan kedaulatan pangan.

"Kami tentu merasa bangga atau pencapaian ini, apalagi ini sejalan dengan program dari Pj Gubernur, (Bahtiar, red)," kata Arsjad.

Baca Juga: Tekan Inflasi, ASN Pemprov Sulsel Wajib Tanam 10 Pohon Cabai

Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan, memiliki beberapa program yang terkait dengan stabilisasi pangan termasuk dengan harga. Hal ini karena, sebagai salah satu pelaku ekonomi pemerintah memiliki fungsi penting, dalam perekonomian sebagai stabilasisasi alokasi, dan distribusi.

"Melalui berbagai program seperti Gerakan Pangan Murah, kami ingin lebih mendekatkan masyarakat dapat mengakses kebutuhan pangan dengan harga yang lebih terjangkau," sebut Arsjad.

Menurutnya, harga dan pasokan pangan merupakan indikator-indikator strategis yang saling terkait, dan biasa digunakan untuk mengetahui status distribusi pangan. "Terjadinya, gejolak harga pangan menunjukkan gejala terganggunya distribusi pangan, yang disebabkan dua hal yaitu pasokan atau meningkatnya permintaan," tuturnya.

Ia juga menjelaskan, harga pangan ini menjadi salah satu indikator kecukupan pangan masyarakat, dan salah satu elemen penting dalam ekonomi dan dapat berkontribusi terhadap inflasi.

"Harga pangan ini tentu memiliki pengaruh, terhadap akses pangan, kemudian ketersediaan pangan, kondisi permintaan, kelancaran distribusi pangan, kondisi perdagangan. Tentunya peran pemerintah menjadi penting, terutama dalam menghadirkan daya beli masyarakat," imbuhnya.

Baca Juga: Gelar BBM, KPwBI Sumut: Inflasi Gabungan 5 Kota IHK Sumut pada Agustus 2023 Tercatat 2,78% (yoy)