Bagikan :
Makassar, Sonora.ID - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya menandatangani NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) sebesar Rp224 miliar.
Anggaran tersebut berasal dari APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 yang telah disepakati sebelumnya pada rapat paripurna dengan DPRD Sulsel.
Penandatanganan NPHD antara Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin, Ketua KPU Sulsel Hasbullah, dan Ketua Bawaslu Sulsel Mardiana Rusli, berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan di Kantor Gubernur Sulsel, Senin, 2 Oktober 2023. Sulsel menjadi daerah pertama dari 38 provinsi di Indonesia yang menandatangani NPHD.
"Sulsel juara satu NPHD. Dari 38 provinsi baru Sulsel yang sudah tandatangan. Kami mau menunjukkan bahwa kami konsisten pada agenda negara tahun depan harus Pemilu," kata Bahtiar Baharuddin kepada awak media.
Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri ini menjelaskan, Pilkada sudah harus dilaksanakan tahun depan. Hal itu merupakan perintah Undang-undang. Karena itu, Pemerintah Daerah harus segera menenuhi anggaran Pilkada sebesar 40 persen.
"Bayangkan tahun depan tidak terjadi Pilkada (akibat dana tidak tersedia,red) kan demokrasi transisi, masa mau dipimpin oleh Penjabat terus," ungkap Bahtiar.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua KPU Sulsel, Hasbullah, menyampaikan bahwa Rp224 miliar itu 40 persen dari 4 komponen yang harus disiapkan pemerintah daerah yakni untuk KPU, Bawaslu, kepolisian dan TNI. KPU Sulsel sendiri mendapatkan jatah sebesar Rp150 miliar.
Baca Juga: Manfaatkan DBH Pajak Rokok, Satpol PP Kawal Program Pj Gubernur Sulsel
Alokasi ini merupakan 40 persen dari total anggaran yang dibutuhkan, yaitu hibah untuk KPU Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp387.092.681.878. Hasbullan mengatakan, anggaran ini diestimasikan untuk 4 pasangan calon pada Pilgub 2024. "Rp150 miliar lebih. Seperti itu hitungan perencanaan yang kita sudah buat bersama pemerintah," ujarnya.
Sementara, Ketua Bawaslu Sulsel, Mardiana Rusli, menyebutkan, pihaknya membutuhkan hibah sebesar Rp173.697.046.000. Jika mengacu pada alokasi 40 persen, maka Bawaslu mendapatkan sekitar kurang lebih Rp69 miliar lebih dari Pemprov Sulsel.
Menurut Mardiana, angkaa tersebut sudah pas, tidak ada perubahan maupun penambahan, karena memang Bawaslu tidak ada operasional teknis. Namun lebih kepada penguatan partisipasi pengawasan, peningkatan kapasitas penyelenggara Pemilu.
"Saya kira sudah dirasionalisasi angka itu dan kami menerima dengan anggapan kecuali terjadi perubahan angka, perubahan TPS ya. Berarti ada penambahan pengawas petugas TPS di lapangan. Tapi angka itu tidak akan bergeser karena kami punya dana cadangan dari akumulasi anggaran tersebut," jelasnya.
Ketua DPRD Sulsel, Andi Ina Kartika Sari, berharap semua penyelenggara dapat memaksimalkan anggaran tersebut. "Insyaallah nantinya kita bisa mendapatkan kepala daerah yang mampu membangun daerah Sulawesi Selatan lebih baik ke depannya," sebutnya.
