Bagikan :
Penerimaan pajak sebesar Rp25,83 triliun atau 76,95% dari target, terkontraksi -8,61% dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp2,14 trilun atau 112,19%, tumbuh 31,74% (yoy).
Sedangkan Realisasi belanja APBN sebesar Rp44,52 triliun atau 67,9% dari pagu sebesar Rp65,57 triliun, tumbuh 6,57% (yoy). Kinerja penerimaan pajak di Sumut dikelola oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I dan II (Kanwil DJP Sumut 1 & II).
Sementara itu, Hingga September 2023 penerimaan pajak berhasil dikumpulkan sebesar Rp25,83 triliun atau 76,95% dari target.
Capaian tersebut terkontraksi -8,61% (yoy). Kontributor pajak terbesar berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri (30,75%); PPN Pasal 25/29 Badan (26,62%); dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 (14,08%).
“Berdasarkan sektor, penerimaan pajak didominasi sektor Industri Pengolahan (41,22%) dan diikuti sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (24,30%). Penerimaan pajak ke depannya akan tetap waspada dengan normalisasi basis penerimaan dan tetap optimis dengan aktivitas ekonomi Indonesia,” terang Kepala Kanwil DJP Sumut I, Eddi Wahyudi.
Baca Juga: 254 Relawan Pajak Diapresiasi Kanwil DJP Sumut I pada Penutupan Program Relawan Pajak Tahun 2023
Ia menambahkan, Kinerja penerimaan yang berasal dari Bea dan Cukai dikelola oleh Kanwil Bea dan Cukai Provinsi Sumatera Utara. Penerimaan Bea dan Cukai terealisasi sebesar Rp2,22 triliun atau 66,49% dari target, terkontraksi cukup dalam sebesar -65,30 % (yoy).
Penyebab kontraksi antara lain penurunan harga referensi Crude Palm Oil (CPO) yang turun signifikan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya serta kontraksi pada penerimaan cukai sebesar -11,95 % yang dipicu oleh penurunan penerimaan hasil tembakau, Etil Alkohol (EA), dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA).
Di sisi lain, penerimaan Bea Masuk mampu tumbuh 11,02% yang didorong kinerja dari impor produk beras, gas petroleum dan gas hidrokarbon lainnya, kokas petroleum, gula tebu dan sukrosa murni.
Kinerja penerimaan PNBP yang berasal dari pengelolaan aset negara dikelola oleh Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Provinsi Sumatera Utara.
Penerimaan tersebut antara lain PNBP lelang sebesar 17 miliar, PNBP Barang Milik Negara sebesar Rp 53 miliar, PNBP Piutang Negara sebesar Rp 35 Juta, PNBP pokok lelang sebesar Rp753 miliar dan pengurusan piutang negara sebesar Rp6,272 miliar.
APBN berperan menjaga ketahanan perekonomian nasional di tengah perlambatan kondisi global. Kerja keras APBN diwujudkan melalui peningkatan dan akselerasi belanja negara.
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat utamanya untuk pemenuhan kewajiban Pemerintah dan bantuan kepada masyarakat. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat hingga September 2023 di Sumut mencapai Rp14,33 triliun atau 59,64% dari total anggaran belanja pemerintah pusat (Rp24,03 triliun).
Berdasarkan data dari Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Utara, realisasi ini tumbuh 11,88% (yoy) dipicu pertumbuhan belanja bantuan sosial 45,91% (yoy) dan Belanja Barang 32,33 % (yoy). Selaras dengan itu, realisasi Transfer ke Daerah (TKDD) juga mampu tumbuh 4,22% dengan realisasi mencapai Rp30,19 triliun atau 72,68% dari total anggaran TKDD.
Kemenkeu terus mendorong percepatan implementasi kredit/pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Penyaluran Ultra Mikro (UMi) hingga 30 September 2023 di Sumatera Utara tercatat telah disalurkan kepada 59.344 debitur dengan total penyaluran Rp283,73 miliar. Sementara, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Sumut telah disalurkan kepada 166.350 debitur dengan total penyaluran Rp9,46 triliun.
Ekonomi Indonesia masih tumbuh sangat baik karena faktor domestik yang kuat yaitu konsumsi dari rumah tangga, pemerintah, dan investasi yang tumbuh secara kuat sehingga menetralisir pelemahan eksternal. APBN 2023 dirancang untuk mendukung peningkatan produktivitas dan berperan sebagai shock absorber dalam menghadapi ketidakpastian.
“Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu Satu) Sumut sebagai pengelola fiskal di daerah akan terus berkolaborasi bersama instansi vertikal kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, dan seluruh stakeholder terkait untuk terus mendukung pemulihan ekonomi Sumut,” pungkas Syaiful.
