Bagikan :
Jakarta, Sonora.ID - Memberikan kepercayaan kepada Desa dalam pengelolaan data sensus, mulai dari pendataan hingga pembaruan data dapat mengurangi beban pengeluaran negara hingga triliunan rupiah.
Selain itu, pemerintah dapat lebih fokus pada program-program pembangunan dan pemberdayaan Desa, serta meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengumpulan dan pembaruan data.
Hal ini diungkap Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar saat memberikan pengarahan pada Rapat Koordinasi Pelaksanan Kegiatan pada Lokasi Beririsan Komponen 2 Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) di Redtop Hotel, Kamis (2/11/2023).
Baca Juga: Gus Halim Ajak Lulusan Perguruan Tinggi Jadi Kepala Desa
"Jika Desa diberikan kepercayaan untuk melakukan pengelolaan data, mulai dari pendataan sampai updating data dengan pendampingan serius dari BPS maka akan terjadi penghematan negara hingga Triliunan Rupiah karena tidak perlu lagi sensus melibatkan tenaga baru," kata Profesor Kehormatan asal UNESA ini.
Sensus nantinya, kata Gus Halim, cukup dilakukan oleh desa dengan didampingi oleh BPS. Keuntungannya sebagian Dana Desabisa digunakan untuk itu, keuntungan kedua updating pasti lebih cepat apalagi dibangun sistem informasi Data yang mudah diimplementasikan.
Hal ini menjadi mudah karena updating data desa itu skalanya kecil. Contohnya, update data penduduk desa yang kisaran 5.000 jiwa lebih mudah ketimbang update data level kabupaten.
"Ketiga, jika percaya ke desa, seluruh program Pemerintah berikan ruang yang cukup bagi desa dengan monitoring, supervisi dan evaluasi dari Pemerintah Kabupaten dan semua kebijakan yang diambil oleh Pemerintah satukan dalam satu tarikan nafas di desa maka akan menghasilkan pola penanganan masalah yang sangat efektif," kata Gus Halim.
Gus Halim mengakui, berbagai masalah pembangunan, yang sering muncul bukanlah masalah pembiayaan, bukan masalah pihak yang mengerjakan tapi yang paling sering muncul dara tumpang tindih antara satu program dengan program yang lainnya
"Bersumber masalah tumpang tindih itu, yang pertama masalah data yang hingga hari ini Pemerintah belum miliki Satu Data," kata Gus Halim.
Gus Halim menuturkan, saat rapat bersama Presiden Joko Widodo diputuskan satu Data yang dipakai oleh seluruh Kementerian dan Lembaga yaitu Regsosek (Registrasi Sosial Ekonomi).
