Sunggono saat membacakan pesan tertulis Bupati Kukar Edi Damansyah mengatakan, DTKS merupakan data induk yang berisi data pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
DTKS dijadikan data acuan dalam program penanganan fakir miskin dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
DTKS pada awalnya dikelola secara nasional oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada Kantor Sekretariat Wakil Presiden.
Namun, pada tahun 2017 diserahkan pengelolaannya kepada Pusat Data dan Teknologi Informasi Kesejahteraan Sosial (PUSDATINKESOS) Kementerian Sosial.
DTKS yang selalu update menjadi acuan untuk mengintervensi warga pra-sejahtera.
Sehingga program pengentasan kemiskinan melalui Rumah Besar Penanggulangan Kemiskinan (RBPK) dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran.
Sebagai studi kasus saja, salah satu upaya pengentasan kemiskinan yakni melalui sektor pendidikan yang merupakan variabel pra-sejahtera.
Dengan berbekal DTKS yang valid akan mudah bagi Kepala Desa dan Lurah untuk memberikan rekomendasi terhadap program-program pengentasan kemiskinan bagi warganya yang pantas menerimanya.
“Bisa saja ada warga yang tidak masuk DTKS tapi kriterianya memenuhi untuk diberikan program kesejahteraan sosial,” ujarnya.
Untuk itu, Pemerintah Desa dan Kelurahan diminta untuk membijaksanai hal tersebut. Hal ini, sebagai upaya bersama agar penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kutai Kartanegara berjalan dengan baik dan tepat sasaran.
Menyoroti DTKS Kukar masih ada yang bermasalah. Ada beberapa faktor, diantaranya adalah masih adanya keinginan oknum yang kategori hidupnya masih tergolong berkecukupan, tapi ingin masuk kedalam penerima bantuan sosial, K Ada kecemburuan dimasyarakat yang lain diberi bantuan, padahal bantuan ini diberikan kepada warga yang kriterianya ada dan masuk keluarga pra-sejahtera.
Ketiga, DTKS ini kurang update, dimana pada saat melakukan evaluasi terhadap data DTKS November 2022 lalu, ternyata ada sekitar 37 persen dari data tersebut tidak dapat ditemukan di lapangan.
“Hal ini, merupakan tantangan bagi Pemkab Kutai Kartanegara. Apalagi data hasil evaluasi ini terlebih dahulu harus dimasukan kedalam Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) Kementrian Sosial (Kemensos),” katanya.
Kebijakan terbaru, mulai April 2022, Kementerian Sosial tidak lagi mengeluarkan BNBA DTKS versi manual (Excel), tetapi langsung melalui aplikasi SIKS-NG Online.
Untuk melakukan perbaikan terhadap data DTKS, kepada Kepala Dinas Sosial, selaku penanggung jawab agar kegiatan ini untuk betul-betul dilakukan dengan baik. Apalagi selama ini pembiayaan terhadap pendataan tersebut sudah cukup besar. Oleh sebab itu diminta seluruh pihak yang terlibat untuk memperbaiki sistem kerjanya.
“Saya meminta kepada seluruh Kepala Desa dan Lurah agar memiliki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang valid dan selalu update, dan sesuai kenyataan di lapangan,” tegas Sunggono.
Sementara itu menurut Sekretaris Dinas Sosial Kukar Yuliandris, tujuan dilaksanakan kegiatan ini intinya untuk meningkatkan kualitas DTKS, merupakan sumber data yang harus digunakan didalam pengentasan kemiskinan termasuk didalamnya untuk peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.
Dinas Sosial Kabupaten Kukar akan berupaya memperbaiki data tersebut terus menerus, melalui petugas di kelurahan dan desa, karena merekalah yang setiap tahapan setiap bulan yang memverifikasi data tersebut.
Dengan diadakannya FGD di seluruh kecamatan, banyak sekali masukan masukan ataupun kendala yang didapatkan.
Melalui FGD tingkat kabupaten ini diharapkan ada masukan masukan dari peserta apa yang harus dilakukan, sehingga kedepannya seluruh program kemiskinan tepat sasaran, sekaligus membangun sinergitas antar OPD yang terkait dengan data kesejahteraan sosial untuk menghasilkan data yang valid dan memiliki karakteristik interoperabilitas (kesesuaian).
Juga untuk mewujudkan sistem 1 (satu) data untuk memudahkan dan menyederhanakan terlaksananya pelayanan publik.
Kegiatan ini diikuti oleh para Camat Se-Kabupaten Kukar, Lurah dan Kepala Desa, serta TKKS serta para perusahaan CSR. (adv/prokompikukar).
