Hal itu disampaikan Menko PMK Muhadjir Effendy dalam Rapat Tingkat Menteri (RTM) Persiapan Natal 2023 dan Tahunan Baru 2024, di Ruang Rapat Lantai 14, Kantor Kemenko PMK Jakarta, pada Senin (11/12/2023).
Menko PMK menjelaskan, puncak arus mudik libur Natal 2023 diprediksi akan terjadi pada 22 s/d 23 Desember 2023 dan puncak arus balik akan terjadi pada 26 s/d 27 Desember 2023.
Sedangkan puncak arus mudik libur tahun baru diprediksi akan terjadi pada 29 s/d 30 Desember 2023 dan puncak arus balik akan terjadi pada 1 s/d 2 Januari 2024.
Muhadjir juga menjelaskan, Pemerintah melakukan antisipasi dengan menyiapkan beberapa langkah menghadapi Nataru: yaitu dalam hal pengaturan transportasi darat, penyebrangan laut, pembelian tiket, layanan rest area jalan tol, penambahan jadwal penerbangan dan kereta, serta program mudik Nataru.
Pertama, untuk pengaturan transportasi darat saat arus mudik Nataru, Menko PMK menyampaikan, dilakukan pengaturan dengan menerapkan skema rekayasa lalu lintas yaitu pengalihan kendaraan barang, satu arah (one way), contra flow, dan ganjil genap.
"Dan kita harapkan penanganan lalu lintas darat ini akan jauh lebih baik dibanding Nataru tahun lalu dan tentu saja akan memberikan kenyamanan lebih baik untuk mereka yang akan melaksanakan kegiatan," ujarnya.
Kedua, pengaturan penyeberangan laut melalui Pelabuhan Merak, Pelabuhan Bakauheni, Pelabuhan Ketapang, Pelabuhan Gilimanuk dan Pelabuhan Jangkar. Juga akan dilakukan penambahan operasional kapal penumpang yang dikoordinasikan dengan Menhub dan Dirut ASDP.
Ketiga, kebijakan pembelian tiket secara online akan diperluas, akan diperbanyak. Tidak ada penjualan dipelabuhan minimal 1 (satu) hari sebelum keberangkatan serta peningkatan layanan teknologi.
Keempat, peningkatan layanan rest area di jalur tol akan diperbaiki, serta penyiapan posko dan fasilitas sarana prasarana kesehatan sepanjang rute perjalanan arus mudik dan arus balik. Dan kelima, penambahan jadwal penerbangan, penyesuaian jadwal kapal penumpang, serta jadwal perjalanan kereta api.
Lebih lanjut, Menko PMK menjelaskan, untuk meningkatkan aspek keselamatan dan kelancaran selama periode mudik Nataru 2023/2024 khususnya bagi masyarakat di sekitar Jabodetabek, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan juga menyediakan mudik bareng gratis libur Nataru 2023/2024 dengan target lebih dari 3.600 orang penumpang, dengan menggunakan 90 unit bus, dan 120 motor yang akan diangkut dengan 4 unit truk.
Menko PMK menyatakan, dengan penyediaan fasilitas mudik gratis diharapkan bisa meringankan beban masyarakat, dan juga memperkecil kemungkinan terjadinya kecelakaan dan insiden yang tidak kita harapkan di perjalanan.
"Saya kesempatan ini juga menyerukan pada kementerian, lembaga pemerintah, dan perusahaan swasta juga untuk menyediakan perjalanan mudik gratis kepada karyawan dan kepada masyarakat umum, selain meringankan beban masyarakat juga akan mengurangi kecelakaan" ucapnya.
Menko PMK menyatakan libur Nataru bersamaan dengan libur sekolah dan pergerakan masa kampanye Pemilu tahun 2024. Oleh karena itu pemerintah akan berupaya mempersiapkan semaksimal mungkin, termasuk memitigasi potensi adanya konflik sosial.
Selanjutnya, dalam mengantisipasi meningkatnya kasus Covid-19 belakangan ini, juga masyarakat diimbau bagi masyarakat yang melakukan perjalanan mudik atau berlibur untuk tetap menjaga protokol kesehatan yang telah diberlakukan. Kemenkes juga akan meningkatkan sosialisasi dan pelayanan kesehatan selama masa libur Nataru.
Kemudian, untuk antisipasi bencana hidrometeorologi yang pada akhir tahun semakin meningkat, pihak BMKG, BNPB, dan Basarnas telah melakukan koordinasi untuk menyiapkan langkah antisipasi, terutama di daerah destinasi mudik dan wisata.
"Kesimpulannya, kita sudah siap menangani dan melayani Libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024," ucap Menko PMK.
Rapat Tingkat Menteri dihadiri oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri PANRB Abdullah Azwar Annas, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah, Menparekraf Sandiaga Uno, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Kusworo, perwakilan Kementerian PUPR, Kemendagri, Kemenkes, TNI, Polri, dan para Direktur Utama sektor transpotasi.
