Bagikan :
Selain itu, Bobby Nasution mengatakn, diperlukan pula tatanan yang tertib dalam menyusun Perda, mulai dari tahap perencanaan sampai pengesahan.
Sebanyak 16 Ranperda yang disepakati ditetapkan ke dalam Propemperda yakni Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan Tahun Anggaran (TA) 2023 (Komulatif Terbuka), Perubahan APBD Kota Medan TA 2024 (Komulatif Terbuka).
Baca Juga: Senin, PKL Jalan Anang Adenansi Bakal Dikumpulkan. Ada Apa Ya?
Kemudian, APBD Kota Medan TA 2025 (Komulatif Terbuka), Pencabutan Perda Kota Medan No.2/2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Medan Tahun 2015/2035 (Usulan Pemko Medan), Tata Cara Penyusunan Program Pembentukkan Perda (Usulan DPRD Medan) dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Medan (Usulan DPRD Medan).
Selanjutnya, Perubahan atas Perda No.6/2015 tentang Pengelolaan Persampahan (Usulan DPRD Medan), Perubahan atas Perda Kota Medan No.3/2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Usulan Pemko Medan), Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kota Medan Tahun 2022 – 2025 (Usulan Pemko Medan) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Medan Tahun 2025 – 2045 (Usulan Pemko Medan).
Selain itu, Pembinaan dan Pelayanan Keagamaan Masyarakat Kota Medan (Usulan DPRD Medan), Ranperda Kota Medan tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Usulan DPRD Medan), Ketahanan Pangan (Usulan DPRD Medan), Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran (Usulan Pemko Medan), Perubahan atas Perda Kota Medan No.3/2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Usulan Pemko Medan) serta Perlindungan dan Penetapan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan Toko Modern (Usulan DPRD Medan).
Baca Juga: Senin, PKL Jalan Anang Adenansi Bakal Dikumpulkan. Ada Apa Ya?
