Bagikan :
Banjarmasin, Sonora.ID – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Pemerintah Kabupaten/kota, diminta lebih meningkatkan lagi upaya percepatan penurunan kasus stunting.
Menyusul keluarnya hasil evaluasi sementara yang menyebut adanya kenaikan prevalensi kasus gagal tunbuh pada anak itu sebesar 0,1 persen, dari 24,6 persen di 2022 menjadi 24,7 persen di 2023.
Permintaan itu disampaikan kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat, dr Hasto Wardoyo, saat didapuk sebagai keynote speaker dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program "Bangga Kencana" 2024 di salah satu hotel berbintang di Banjarmasin, pada Kamis (18/04) sore.
Hasto mengajak semua para pemangku kepentingan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta para mitra strategis untuk meningkatkan kolaborasi dan sinergi sekaligus penguatan komitmen dalam menangani kasus stunting.
Diingatkan Hasto, Presiden Joko Widodo menargetkan penurunan angka stunting menjadi 14 persen pada 2024, sehingga seluruh pemegang kebijakan harus berkolaborasi memenuhi target tersebut termasuk kementerian/lembaga pemerintah, BKKBN, pemerintah daerah, dan seluruh sektor terkait.
Target ini menjadi PR bersama, baik pemerintah daerah, BKKBN selaku ketua pelaksana percepatan penurunan stunting, kementerian/lembaga, dan seluruh sektor terkait.
“Berdasarkan data SSGI pada 2021, prevalensi stunting di Kalsel mencapai 30 persen, kemudian turun menjadi 24,6 persen pada 2022, sehingga perlu upaya keras untuk menurunkan hingga 14 persen pada 2024,” ucap Hasto.
Baca Juga: Ambil Jalur Independen, Lutfi Pastikan Maju Pilwali Banjarmasin 2024
Ia menilai, Rakerda Program "Bangga Kencana" dianggap penting bagi masa depan anak bangsa, terlebih Indonesia memasuki fase puncak bonus demografi pada 2035-2045.
“Kita harus memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada untuk menangangi kasus stunting,” sambung Hasto.
