Bagikan :
"Setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah) bergerak untuk memasang spanduk, baliho, dan juga membuat video (sosial media)," tuturnya.
"Yang mana dari beberapa action kegiatan dari OPD paling tidak nanti secara masif dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah yang ada di Kabupaten Klaten, dan tentunya juga nanti diikuti oleh warga masyarakat," lanjutnya.
Ini juga merupakan kampanye moral antikorupsi, baik dari pemerintah maupun masyarakat di Klaten dan seluruh Indonesia. PKK dan Dharma Wanita juga ikut terlibat dalam kampanye antikorupsi ini.
"Setiap ada momen pertemuan, ada sedikit memasukkan kata-kata bagaimana pesan moral atau mindset perilaku dukungan mencegah perilaku anti korupsi," ujarnya.
Baca Juga: Desa Pela Menyita Perhatian dalam Nominasi Penghargaan Kalpataru Nasional
Agus menungkapkan bahwa tindakan korupsi merupakan kejahatan yang harus diberantas, baik di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Selain itu, warga masyarakat juga dapat melakukan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten. Terkait dengan mekanisme sistem dalam pelayanan publik, ini menjadi fokus penting untuk diperhatikan.
"Bagaimana pelayanan publik itu memberikan pelayanan dengan cepat, transparan, tanpa ada pungutan. Kalaupun itu tidak ada regulasi yang mengatur terkait pungutan, berarti harus free kan? Tidak ada seperti itu (pungutan)," paparnya.
Partisipasi masyarakat juga terlihat mengalami peningkatan yang semakin baik dalam survei perilaku antikorupsi di Kabupaten Klaten.
"Karena memang kontroling sosial, adanya aduan, adanya masukan, saran dan sebagainya ini menjadi bagian dari warga masyarakat untuk memberikan yang terbaik bagi pemerintah,"
"Menjadikan mindset yang sama-sama memberikan controling yang baik, untuk melakukan pencegahan korupsi yang ada di Klaten," katanya.
Penulis : Kharissa Herawati
