Bandung, Sonora.ID – Di tengah sorotan tajam terhadap pendekatan militer dalam pendidikan karakter remaja, program yang digagas Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, justru mendapat dukungan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil KemenHAM) Jawa Barat. 

 

Program ini pun menuai pro dan kontra karena melibatkan barak militer sebagai tempat pembinaan siswa SMA yang terlibat pelanggaran disiplin atau kenakalan remaja.

 

Kepala Kanwil KemenHAM Jabar, Hasbullah, menilai langkah tersebut sebagai bentuk inovasi dalam mencari solusi konkret atas persoalan remaja yang kerap mandek di tingkat wacana.

 

“Masalah kenakalan anak-anak ini sudah menahun. Dari pusat pun belum ada program yang benar-benar konkret. Saya melihat apa yang dilakukan Pak Dedi sebagai ikhtiar yang perlu diberi ruang dan dievaluasi secara objektif,” kata Hasbullah dalam keterangannya, Senin (5/5/2025).

 

Program ini telah berjalan secara bertahap, dimulai di wilayah Purwakarta dan Kota Bandung. Puluhan siswa telah mengikuti pendidikan karakter yang difokuskan pada pembentukan disiplin, tanggung jawab, dan pengendalian diri, semua dilakukan dengan persetujuan orang tua.

 

Namun, pendekatan ini tidak lepas dari kritik. Komnas HAM, misalnya, mempertanyakan legitimasi penggunaan pendekatan militer dalam ranah pendidikan sipil, terutama jika tidak disertai landasan hukum dan kajian kebijakan yang matang.

 

Hasbullah tak menampik bahwa secara regulasi, program ini masih perlu dikaji. Ia menyebut belum ada studi kebijakan menyeluruh yang melibatkan pihak-pihak berkompeten. 

 

“Tapi, kadang kebijakan pragmatis muncul justru karena publik sudah jenuh dengan diskusi tanpa aksi. Pak Dedi termasuk pemimpin dengan tipologi seperti itu,” ucapnya.

 

 

Ia juga menepis anggapan bahwa pendekatan militer otomatis berarti kekerasan.

 

“Ketakutan publik wajar, karena ada stereotip bahwa militer identik dengan kekerasan. Tapi saya melihat langsung dokumentasi program ini. Tidak ada tindakan kekerasan. Justru pendekatannya lebih ke pembentukan karakter dan keterlibatan orang tua,” ungkap Hasbullah.

 

Menurut Hasbullah, banyak orang tua yang merasa kewalahan menghadapi perilaku anak mereka di rumah. Program ini, lanjutnya, memberikan alternatif baru yang bisa menjadi titik balik bagi masa depan siswa.

 

“Jika orang tua ikhlas dan melihat ada manfaat, kenapa tidak dicoba? Ini bukan paksaan. Justru mereka yang datang karena merasa tidak punya pilihan lain,” tegasnya.

 

Hasbullah juga menyoroti kurangnya program yang mampu menekan angka kenakalan remaja secara signifikan. 

 

“Setiap kali ada korban tawuran, selalu keluar pernyataan ‘semoga ini yang terakhir’. Tapi tidak ada langkah nyata. Program ini setidaknya adalah bentuk keberanian untuk mencoba sesuatu yang berbeda,” katanya.

 

Ia berharap ke depan, Pemprov Jabar lebih terbuka melibatkan Kanwil KemenHAM dalam program-program serupa. 

 

“Kami tentu siap mendampingi agar tetap dalam koridor HAM. Banyak konten Pak Dedi yang sebetulnya sangat dekat dengan isu-isu HAM seperti lingkungan, hak anak, dan pelayanan publik,” pungkasnya.