Samarinda, Sonora.ID - Program sekolah rakyat yang digaungkan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto kini mulai jelas perkembangannya. Pasalnya, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Drs. Andi Muhammad Ishak, Apt.,M.Si menyampaikan perkembangan terbaru terkait program pembangunan sekolah rakyat berasrama dari pemerintah pusat yang akan segera diluncurkan serentak pada 14 Juli 2025 mendatang.

 

Peluncuran ini rencananya dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di 100 titik seluruh Indonesia.

 

Andi mengungkapkan bahwa pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp200 miliar untuk pembangunan 100 unit sekolah rakyat, masing-masing berkapasitas 1.000 siswa dari jenjang SD. SMP, hingga SMA. Sekolah ini bersifat berasrama, di mana seluruh biaya hidup, pendidikan, sandang, pangan, dan papan ditanggung penuh oleh pemerintah pusat.

 

"Ini adalah program besar dan terobosan yang sangat positif, terutama untuk wilayah-wilayah yang memiliki tantangan akses pendidikan. Seluruh kebutuhan peserta didik akan ditanggung pemerintah, dan perhitungannya sekitar Rp40 juta per siswa," ungkap Andi saat diwawancarai di Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda pada Selasa, 17/6/2025.

 

Rencana tidak selamanya lancar, Andi menilai bahwa kendala utama yang masih dihadapi oleh Pemprov Kaltim saat ini adalah kesiapan lahan yang sesuai dengan standar teknis pembangunan dari Kementerian PUPR. Dari 100 unit yang dialokasikan secara nasional, Kaltim mendapat jatah 100 unit. dengan 63 di antaranya sudah memasuki tahap kontrak dan 37 unit lainnya masih dalam proses persiapan.

 

"Kami berharap Dinas PUPR bisa mempercepat proses ini. Memang agak sulit karena mekanismenya melalui lelang, dan itu tentu membutuhkan waktu. Namun, harapannya, 37 unit yang masih tersisa bisa segera masuk proses kontrak dan pembangunan," harapnya.

 

 

Pun, dikatakannya bahwa lahan yang disiapkan untuk pembangunan ini harus memenuhi berbagai kriteria, seperti status tanah yang jelas dan bebas sengketa, serta siap bangun dengan kemiringan maksimal 10 derajat. Idealnya, lahan tersebut memiliki luas 8 hektare, namun minimal 6 hektare pun masih bisa dipertimbangkan.

 

Andi menyebutkan bahwa sebelumnya Kaltim hanya mengusulkan penyediaan lahan, karena keterbatasan gedung milik pemerintah yang bisa digunakan langsung. Pemerintah pusat pun telah menyatakan komitmennya untuk membangun dari awal, sepanjang lahannya memenuhi syarat.

 

"Di Kaltim, kita mencoba mendorong lokasi alternatif seperti di Bukit Biru. Sekarang juga sedang dilakukan survei terhadap lahan di sekitar SMA 16. Harapannya dalam dua bulan ke depan lahan tersebut bisa dinyatakan siap bangun sehingga pada September sudah bisa dikontrakkan," imbuhnya.

 

Untuk diketahui, Sekolah rakyat ini menjadi proyek strategis nasional dengan konsep pendidikan inklusif dan pembinaan karakter secara menyeluruh.

 

Pembangunannya menyasar daerah-daerah yang dinilai memiliki keterbatasan fasilitas pendidikan namun memiliki kesiapan lahan secara teknis dan administratif.

 

"Kalau sampai September lahan di SMA 16 bisa memenuhi syarat, maka besar kemungkinan pembangunan bisa segera dilakukan. Ini tentu menjadi peluang besar bagi anak-anak kita mendapatkan akses pendidikan berkualitas secara gratis," pungkasnya. (*Adv)