RUU Omnibus Law, Presiden PPMI: Sejak Jadi Embrio Sudah Bermasalah

9 Maret 2020 14:00 WIB
PPMI menolak Omnibus Law.
PPMI menolak Omnibus Law. ( Sonora.ID/Bovend)

PALEMBANG, Sonora.ID – Kaum buruh pekerja Indonesia sedang merasa khawatir menantikan kebijakan Presiden Joko Widodo yang akan meluncurkan Undang-Undang Omnibus Law.

Hal ini disampaikan Presiden Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) Daeng Wahidin, saat memberikan sambutan pada pembukaan Rakornas dan Milad Ke-22 PPMI di Hotel Swarna Dwipa Palembang, Jumat (6/3/2020).

Menurut Daeng, ketika Rancangan Undang-Undang Omnibus Law ini akan diluncurkan oleh Pemerintah, PPMI berada di garda terdepan untuk menolak.

Baca Juga: Tolak RUU Omnibus Law, Aksi Gejayan Memanggil Lagi Digelar Hari Ini

Penolakan tersebut, kata Daeng, disebabkan oleh tidak adanya transparansi dari Pemerintah.
Pihaknya telah mendatangi beberapa kementerian terkait untuk menanyakan draft RUU tersebut, namun tidak mendapatkan hasil.

“Kita datang ke Menaker. Mana draft-nya Pak? Tidak ada,” ujarnya.

“Kita datang ke Kemenkumham. Ditanya mana draftnya? Sampai saya konsultasi ke abang saya. Bang, mana ini draftnya? Tidak ada,” ungkapnya.

Daeng melihat, RUU Omnibus Law ini sejak menjadi embrio saja sudah bermasalah, apalagi nanti akan terwujud.

Menurutnya, hal ini perlu diawasi bersama, termasuk dengan membahasnya secara serius dan mendetail dalam kegiatan Rakornas kali ini.

“Karena ini menyangkut harkat hidup martabat buruh yang akan datang,” tegasnya.

Daeng meyakini, ketika semua orang dengan latar belakang apapun menjadi pekerja di pabrik, mereka akan terancam oleh Omnibus Law.

“Mereka tidak akan mendapatkan kepastian karya. Mereka tidak akan mendapatkan kepastian upah. Mereka tidak ada kepastian menjalankan agenda-agenda organisasinya,” ujarnya.

Baca Juga: Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja, Mahasiswa Gelar Aksi di Depan Gedung DPR

Daeng menilai, semua hal tadi diamputasi oleh RUU Omnibus Law ini, di dalam draftnya.

“Ini masih draft. Jadi hari ini, kita masih ada sangka baik di sini dengan pemerintah,” ujarnya.

Daeng berharap, mudah-mudahan draft RUU Omnibus Law tidak sampai menjadi UU.
Menurut Daeng, hal tersebut harus diantisipasi, karena dapat membahayakan kaum buruh di masa yang akan datang.

“Ini sangat berbahaya,” ujarnya.

EditorKumairoh
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
92.0 fm
98.0 fm
90.4 fm
102.6 fm
93.3 fm
97.4 fm
98.9 fm
101.1 fm
96.0 fm
96.7 fm
99.8 fm
98.9 fm
98.8 fm
90.8 fm
97.5 fm
91.3 fm
94.4 fm
91.8 fm
102.1 fm
98.8 fm
95.9 fm
88.9 fm
101.8 fm
97.8 fm
101.1 fm
101.8 fm
101.1 Mhz Fm
101.2 fm
101.8 fm
102.1 fm