Bagikan :
Makassar, Sonora.ID -- Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah angkat bicara terkait kasus penyelewengan dana bansos Covid-19 yang diduga melibatkan Sekprov Sulsel Abdul Hayat Gani. Nurdin mengaku telah memanggil Abdul Hayat guna meminta penjelasan.
Menurutnya, sejauh ini rekomendasi Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sudah jelas. Untuk itu, ia langsung mencopot Kasmin yang saat itu menjabat Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Sulsel. Mengenai keterlibatan Abdul Hayat dalam kasus tersebut, Nurdin bilang itu butuh pembuktian.
"Tadi sudah saya panggil Sekda (Sekprov). Tentu butuh pembuktian. Tapi bagi saya siapapun yang melanggar harus dihukum," tegasnya kepada awak media saat ditemui di RS Dadi Makassar usai divaksin, Jumat (22/1/21).
Baca Juga: Sekda Sulsel Diduga Terlibat dalam Kasus Penyelewengan Bansos Covid-19
Nurdin mengatakan, ia dan beserta jajaran Pemprov Sulsel telah sepakat untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan melayani. Hal itu ditandai dengan adanya komitmen kerjasama Pemprov Sulsel dengan Korsupgah KPK , Kejaksaan hingga Polda. Tujuannya tak lain untuk mengawal pembangunan di Sulsel.
"Jadi kalau masih ada yang berani bermain-main resikonya ada, termasuk soal bansos. Kepala Bidangnya kan langsung saya copot karena hasil pemeriksaan. Pak Sekda tadi saya sudah panggil itu harus secara jujur menyampaikan kalau memang ada,"ujarnya.
Baca Juga: Sekda Sulsel Diduga Terlibat dalam Kasus Penyelewengan Bansos Covid-19
Lebih jauh, Nurdin menuturkan, pengakuan Abdul Hayat sejauh ini menegaskan tidak terlibat dalam kasus korupsi bansos. Kendati demikian, dirinya akan terus memantau perkembangan kasus tersebut.
"Ya nanti kita lihat. yang penting sekarang MPTGR saya minta agar kembalikan kerugian negara Rp1,4 miliar. Kemudian kedua,kita akan limpahkan," pungkasnya.
Inspektorat Akan Bekerja Profesional Kawal Kasus Korupsi Bansos
Plt Kepala Inspektorat Sulsel, Sri Wahyuni barjanji akan bekerja profesional dalam mengungkap kasus korupsi dana bansos Covid-19 di Sulsel yang masih bergulir. Dirinya pun menampik isu keterlibatan Sekprov Sulsel lantaran tak pernah disinggung dalam pembahasan di sidang Majelis Pertimbangan Ganti Rugi (MPTGR) tersebut.
“Mudah-mudahan itu isu yang sumbang, karena pak Sekda adalah koordinator pengelola keuangan daerah jadi harus menjadi contoh. Sepanjang yang kita ketahui, tidak ada yang membahas tentang pak Sekda,” paparnya.
Sebelumnya, Sri Wahyuni mengaku masalah penyalahgunaan dana bansos sudah menjadi temuan. Menurutnya, harus ada pengembalian ke kas daerah, baik oleh pejabat serta penyalur.
