Bagikan :
Kendati demikian, pihaknya masih bersikeras meminta agar pembongkaran ditunda terlebih dahulu dan pemko bisa menjalankan diskresi atau kesepakatan musyawarah yang dahulu dilakukan.
"Apalagi kontrak iklan-iklan klien masih berjalan kira-kira dua tahun lagi," terangnya, saat ditemui Smart FM Banjarmasin.
Winardi mengaku, bahwa selama ini tak ada permasalahan, karena pengusaha reklame ini semuanya taat dengan aturan.
Baca Juga: Baliho Bertebaran Jelang PSU, Denny Indrayana Kembali Dilaporkan ke Bawaslu
"Kami bekerja tolak ukurnya perda nomor 16 tahun 2014 dan perwali nomor 23 tahun 2016," tekannya.
Namun kemudian yang terjadi saat ini, justru lantaran dianggap melanggar Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Undang Undang (UU) Lalu Lintas.
"Jadi ada daerah-daerah ada yang bisa mengambil ada yang tidak. Selama Permen PU itu tidak ada dalam perda, tidak bisa dijadikan acuan," kilahnya.
Lebih lanjut, Winardi juga lagi-lagi mengingatkan pemerintah, bahwa saat ini dunia usaha kian sulit lantaran pandemi, sehingga pemko diharapkan bisa memahami situasinya.
"Kita sama-sama mencari solusi yang terbaik agar tidak berdampak pada pengusaha reklame. Juga kepada karyawan-karyawannya. Kami mencari penghasilan saja sedemikian sulitnya. Kami berharap kebijakan pemerintah," tutupnya.
