Bagikan :
Sonora.ID - Baru-baru ini dunia digemparkan dengan kebocoran data yang tertuang dalam Pandora Papers.
Pandora Papers merupakan dokumen yang berisikan 11,9 juta rekam data berupa foto, dokumen, dan surat e-mail tersembunyi.
Pandora Papers ini juga merupakan hasil penyelidikan oleh 600 wartawan investigasi dari 117 negara selama berbulan-bulan.
Isi dari dokumen memuat fakta terkait harta tersembunyi, penggelapan pajak, serta kasus pencucian utang dengan aktor yang terlibat di dalamnya adalah orang-orang terkaya dan berkuasa di dunia.
Saat ini telah tertulis 330 nama politisi, 130 miliarder, selebriti, pelaku tindak penipuan, pengedar narkoba, keluarga kerajaan, dan pemuka agama dalam data yang hampir mencapai angka 12 juta tersebut.
Beberapa elit global yang termaktub di dalamnya adalah:
- Raja Yordania yang telah melakukan transaksi sebesar 70 juta poundsterling untuk membeli properti di Inggris dan Amerika Serikat.
- Keluarga di Azerbaijan yang terlibat dalam kesepakatan properti di Inggris dengan total sebesar 400 juta pounsterling
- Perdana Menteri Cekoslovakia yang memiliki dua vila di Perancis namun tidak pernah terungkap sebelumnya
- Keluarga Presiden Kenya Uhuru Kenyatta yang memiliki jaringan offshore atau jaringan rumit perusahaan lintas negara yang mampu menyembunyikan kekayaan seseorang.
Baca Juga: Luhut: Pemerintah akan Menerapkan Uji Coba PPKM level 1 di Blitar
Kasus serupa Pandora Papers pernah terjadi sebelumnya, yakni Panama Papers yang mengungkap fakta tentang kekayaan yang disembunyikan oleh elit-elit ekonomi dengan cara yang tidak dapat diketahui oleh lembaga penegak hukum.
Namun, menariknya data yang mengungkapkan sebagian besar kejahatan kerah putih ini juga menyeret nama Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.
Kabar ini menggemparkan warga Indonesia hingga akhirnya juru bicara Luhut, Jodi Mahardi, angkat suara di media.
Jodi membenarkan bahwa Luhut pernah memimpin perusahaan sektor minyak gas dan bumi bernama Petrocapital SA di Republik Panama dan posisi spesifiknya adalah Direktur Utama atau Ketua Perusahaan pada tahun 2007 sampai 2010.
Baca Juga: Mobilitas Masyarakat Mulai Meningkat, Luhut Minta Masyarakat Tetap Waspada
Tidak hanya Luhut, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto juga memiliki perusahaan di British Virgin Islands yang merupakan kawasan bebas pajak di Karibia.
Perusahaan milik Airlangga adalah Buckley Development Corporation dan Property Holdings Limited.
Nama-nama yang tertuang dalam Pandora Papers tersebut sekiranya mengindikasikan tindakan para elit dalam membuat rekening yang dirancang khusus untuk menghindari pajak dan menyembunyikan aset.
Juru bicara European Commission, Dana Spinant, mengatakan fenomena ini menjadi titik keadilan bahwa sudah seharusnya orang membayar pajak.
Baca Juga: PPKM di Bali Resmi Turun Jadi Level 3, Menko Luhut Ingatkan Upacara Agama Dibatasi dan Taat Prokes
