Bagikan :
Bahkan akibatnya, Kalimantan Selatan yang sebelumnya sempat keluar dari 10 besar kasus positif CoVID-19 terbanyak secara nasional, kini kembali masuk di peringkat delapan se-Indonesia.
“Hal ini tentu membuat kita prihatin dan menjadi pertanda harus ada upaya dan sikap tegas dari pihak-pihak terkait,” jelas politikus senior Partai Golkar itu.
Kendati mendukung larangan mudik, baik sebelum maupun sesudah Idul Fitri 1442 Hijriah nanti, Ia meminta ada dispensasi untuk angkutan barang, terutama yang mengangkut pasokan sembako ke daerah-daerah.
Mengingat hal tersebut akan berpeluang menyulitkan masyarakat yang memerlukan sembako dan berisiko menimbulkan inflasi jika ada pelarangan bagi angkutan khusus itu melintas di batas daerah.
Baca Juga: Kedapatan Mudik Disuruh Balik Kanan, Petugas Dishub Banjarmasin Dituntut Jeli
“Jangan sampai angkutan sembako terganggu, kecuali untuk angkutan umum yang membawa penumpang itu yang tidak diperbolehkan sebagaimana larangan pemerintah,” pungkasnya.
Seperti diketahui, selain melarang mudik lebaran dari tanggal 6-17 Mei 2021, pemerintah juga menerbitkan Surat Edaran terkait pengetatan bepergian antar daerah.
Pengetatan itu tertuang dalam Addendum Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 yang mengatur adanya pengetatan persyaratan Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) dua pekan sebelum dan sepekan setelah masa peniadaan mudik, yakni 22 April-5 Mei 2021 dan 18-24 Mei 2021.
Larangan mudik berlaku bagi seluruh moda transportasi, baik darat, udara, laut maupun kereta api dan berlaku untuk semua lintas perjalanan antar kabupaten/kota, provinsi dan negara.
Baca Juga: Imbauan Tak Mudik Lebaran Jadi Topik Peserta
