Bagikan :
Makassar, Sonora.ID - Prof Rudy Djamaluddin resmi mengundurkan diri sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sulsel.
Surat pengunduran diri mantan Pj Wali Kota Makassar tersebut telah diserahkan langsung kepada Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman sejak dua hari lalu atau 30 Agustus 2021.
Pengunduran diri Prof Rudy Djamaluddin sontak menimbulkan desas desus. Terlebih, nama Prof Rudy masuk dalam daftar pejabat Pemprov yang akan dimutasi.
Akan tetapi, Kepala BKD Sulsel Imran Jausy menepisnya. Menurut Imran, Prof Rudy mengundurkan diri lantaran dirinya harus memilih tetap mengabdi di Pemprov Sulsel atau kembali ke Unhas sebagai dosen.
Baca Juga: Beda Keterangan, Pj Wali Kota Makassar dan Satpol PP Terkait Gaji Pegawai Kontrak
Regulasi terkait hal itu tertuang dalam Permenpan RB nomor 35 tahun 2018 dan peraturan nomor 5 tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Nasional (BKN).
Berdasarkan aturan itu pula, pihaknya telah meminta pejabat yang berasal dari kampus untuk bersurat kepada rektornya masing-masing.
Diketahui, selain Prof Rudy Djamaluddin, dua pejabat lainnya yang juga berasal dari kampus adalah Prof Muhammad Jufri selaku Kadis Pendidikan dan Kadis PTSP, Jayadi Nas.
"Artinya harus jelas status kepegawaian seseorang. Sekarang inikan, teman-teman status kepegawaiannya tidak jelas. Karena mereka masih menerima gaji di kampus, sementata di Pemprov mereka mendapat tunjangan. Jadi statusnya ganda," ujar Imran saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (1/9/21).
Baca Juga: Selesaikan Polemik Lelang Jabatan, Nurdin Abdullah Sebut Prof Rudy dan Danny Pomanto Negarawan
Imran menuturkan, munculnya peraturan tersebut semata-mata bertujuan untuk menertibkan tata kepegawaian agar lebih rapi. Namun Imran mengaku, sejak jauh hari Rektor Unhas, Dwia Aries Tina Pulubuhu melalui suratnya, telah menyampaikan keberatan saat Prof Rudy dan Jayadi Nas masuk ke Pemerintahan. Alasannya, tenaga mereka masih sangat dibutuhkan sebagai akademisi.
"Sudah kita sampaikan kepada rektor. Dan Rektor mengatakan tenaga Prof Rudy masih dibutuhkan. Tapi bahasanya Rektor kala itu tergantung Prof Rudy. Mungkin sudah berpikir, saya (Prof Rudy Djamaluddin) harus memilih. Akhirmya beliau melihat momentum yang cocok," ucap Imran.
"Jadi ada kejelasan bahwa yang bersangkutan jadi pegawai pemprov atau pegawai di kampus. Harus memilih," lanjutnya lagi.
Baca Juga: Lelang Jabatan Bersoal, Pj Wali Kota Makassar Berencana Temui Danny Pomanto
Mengenai proses pemberhentian Rudy Djamaludddin, Imran menutukan, pihaknya akan meminta izin Kemendagri sesuai arahan Plt Gubernur. Sebab, pemberhentian pegawai menjadi kewenangan Kemendagri jika kepala daerah masih berstatus pelaksana tugas.
Jika disetujui, kata Imran, akan ditunjuk pelaksana tugas harian (Plh) yang bisa saja berasal dari internal Dinas PUTR ataupun eksternal yakni eselon II di OPD lain berdasarkan rekomendasi BKD ke Plt Gubernur
"BKD proses sesuai ketentuan. Prof Rudy juga sudah pamit kepada stafnya di Dinas PUTR. Surat pengunduran dirinya akan dilampirkan ke Kemendagri. Artinya harus ditunjuk Plh. Baru mau diusul. Hari ini sudah ada itu,"pungkas Imran.
Baca Juga: Temui Pj Wali Kota Makassar, Danny Pomanto Legowo Soal Lelang Jabatan
